PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 27-C TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN, TATA KERJA DAN BAGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1.          penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

2.          penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

3.          perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

4.          pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

5.          pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

6.          pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

7.          pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;

8.          pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;

10.  pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

11. pelaksanaan pelayanan KB;

12.      pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

13.      pembinaan jabatan fungsional; dan pengelolaan UPT.

URAIAN TUGAS JABATAN

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

a.           menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

b.          memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c.           mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;

d.          menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan _ efisien sesuai peraturan perundangan undangan;

e       menerapkan standar pelayanan minimal;

f.            menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai bidang tugas;

g.           menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

h.          menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;

i.             menyelenggarakan urusan pemerintahan dan _ pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

j.             menyusun kebijakan teknis di bidang keluarga berencana; menyusun rencana operasional dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

k.           menyelenggarakan kerja sama di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

l.             menyelenggarakan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

m.        menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

n.          menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana_strategis, rencana kerja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas; menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional; menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas;

o.          melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

p.          memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

q.          melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

r.           melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.