Profil

Hakikat Pembangunan Nasional sebagai pengamalan dan UUD RI Tahun 1945 adalah pembangunan seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Namu Kota Surakarta sebagai kota terpadat di Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan kependudukan yang cukup kompleks, baik itu dari segi keluarga, pendidikan, pengangguran, lingkungan dan lain lain. Ditambah dengan migrasi Kota Surakarta yang cukup tinggi sehingga benar benar memerlukan perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Surakarta.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijabarkan sebagai berikut :

TUGAS
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi daerah.

FUNGSI
Selain menyelenggarakan urusan kesekretariatan dinas pada umumnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta juga mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  3. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
  4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
  5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
  6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB dan Kader KB
  7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
  8. Pelaksanaan pelayanan KB
  9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga